urbandiginews.com — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada esok hari 6 Januari 2025. Pelaku usaha lokal dilibatkan untuk menyuplai bahan makanan agar program ini juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
Kepastian pelaksanaan program ini ditegaskan oleh sejumlah menteri setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam itu antara lain membahas soal program Makan Bergizi Gratis, penghapusan utang UMKM, dan pemberdayaan pekerja migran.
Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Menteri Koperasi Budi menjelaskan bahan-bahan makanan yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis berasal dari komoditas lokal. Para pelaku usaha, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes) akan dilibatkan untuk mendukung program itu. Dengan demikian, program ini tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal. Hal itu sesuai rahan Presiden Prabowo bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, bukan impor. Sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat
“untuk kebutuhan susu, diupayakan agar dipenuhi dari produksi di tiap-tiap daerah. Salah satu provinsi yang kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan susu di daerahnya adalah Jawa Timur” ujar Arie.
Sementara itu Menteri Desa Yandri Susanto, menambahkan, sebanyak 20 persen dari total anggaran dana desa di tahun 2025, yakni sebesar Rp 71 trilun, akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. BUMDes pun akan turut dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis. Mereka dapat berkontribusi menyalurkan sejumlah hasil bumi, seperti jagung, ikan, dan buah sesuai keunggulang masing-masing desa.
”Arahan Bapak Presiden, program Makan Siang Bergizi dilakukan bersama-sama dengan koperasi dan BUMDes. Maka, sepatutnya bahan bakunya juga berasal dari desa,” katanya.
Dorong pertumbuhan ekonomi
Sebelumnya, Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan, implementasi program Makan Bergizi Gratis di 2025 dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hingga 0,86 persen. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta, Senin (30/12/2024).
”Pemerintah akan menggelontorkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program ini (di tahun 2025) yang akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan lapangan kerja, sarana dan prasarana logistik, serta menumbuhkan desa swasembada pangan, energi dan air,” ujarnya.
Rachmat Pambudy menjelaskan, berdasarkan perhitungan Bappenas, program Makan Bergizi Gratis pada tahun pertama dapat menopang tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,86 persen.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.
Program makan bergizi gratis ini akan diberikan antara lain kepada ibu hamil, anak balita, dan siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan 40 persen dari target 82 juta penerima manfaat pada tahun pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Pemilihan lokasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk tahun pertama program ini didasarkan pada kesiapan tiap-tiap daerah. Skema lain disiapkan untuk daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai agar program ini tetap berjalan.
”Diharapkan dari tahun ke tahun program yang termasuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah secara berkelanjutan,” tuturnya.
Presiden Prabowo menyampaikan, program makan bergizi ini bisa menambah jumlah uang yang beredar di desa. Diperkirakan jumlah uang yang beredar di tiap-tiap desa mencapai Rp 7 miliar, atau tujuh kali lipat dari dana desa yang saat ini dianggarkan, yakni Rp 1 miliar per desa.
Kendati dipastikan akan meningkatkan jumlah perputaran uang di daerah, Presiden dengan tegas memperingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak menjadikan program ini sebagai ladang korupsi.
”Saya ingatkan untuk seluruh aparat, budaya mark up penggelembungan barang/proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp 100 juta, ya, (laporkan) Rp 100 juta, jangan bilang jadi Rp 150 juta,” ucap Prabowo.
Penulis : Coki Dasopang
Editor : Marah Bangun
